MKS, 16.3.2012 ; 10:00
Di sebuah rumah di BTP,
2 minggu menjelang naikknya harga BBM.
Dua minggu terakhir sejak isu kenaikan BBM diwacanakan, lagu Iwan Fals menjadi favorit yang salah satu baitnya berbunyi “BBM naik tinggi, susu tak terbeli, anak kami kurang gizi”. Lagu tersebut diciptakan beberapa tahun lalu, namun tetap relevan dengan keadaan sekarang. Bisa dibayangkan bahwa permasalahan BBM di negeri ini tidak pernah selesai mulai dari rezim orde lama kemudian semakin memburuk pada rezim orde baru dan bahkan tetap berlanjut sampai sekarang. BBM menjadi isu yang paling hangat karena sumber daya tersebut sangat vital bagi kehidupan manusia, tidak mengherankan jika ketika harga BBM naik, maka setiap harga-harga ikut naik. Fenomena inilah ang menajdi sorotan paling tajam bagi Pemerintah sejak mewacanakan untuk menaikkan kembali harga BBM misalnya premium yang semula Rp 4.500/liter menjadi Rp. 6000/liter. Kenaikan Harga yang kelihatan sangat murah bagi kolongan menengah keatas namun tidak untuk golongan rakyat jelata.
Ada satu pernyataan yang sangat sering di lontarkan oleh presiden ketika dikonfirmasi mengenai kenaikan BBM bahwa “kebijakan menaikkan harga BBM adalah salah satu upaya dari Pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian bangsa”. Pernyataan ini tdak hanya dikeluarkan oleh bapak presiden namun juga oleh ketua umum PAN, Hatta Rajasa bahkan seperti sudah diformulasikan, pernyataan ini dilontarkan oleh semua pejabat baik yang duduk sebagai menteri maupun yang bertindak sebagai wakil rakyat yang pro terhadap kebijakan Presiden. Tidak ada satu pun yang mencoba untuk menerangkan lebih lanjut bahwa penyelamatan perekonomian seperti apa yang mereka maksud ataukah bahkan mencoba untuk mencari alternatif lain untuk menyelamatkan perekonomian bangsa tanpa harus menaikkan harga BBM karena secara umum, rakyat tahu bahwa bangsa ini kaya raya akan sumber daya minyak, kemudian hal yang tidak rasional bagi rakyat Jelata ketika sebuah bangsa yang kaya akan minyak kemudian menaikkan harga minyak setiap tahunnya dimana minyak tersebut sangat vital akan kelangsungan hajat hidup mereka.
Pertanyaan yang muncul kemudian ketika pemerintah beralasan untuk menaikkan harga BBM demi untuk menyelamatkan perekonomian bangsa adalah menyelamatkan siapa? Ketika rakyat menjerit dengan naiknya BBM, sisi perekonomian bangsa yang mana yang ingin diselamatkan oleh pemerintah? Ataukah mereka ingin menyelamatkan kepentingan mereka sendiri dan para pengusaha? Kemudian sisi itulah yang mereka sebut ingin diselamatkan karena mereka berpendapat bahwa kedua pihak tersebut juga adalah bagian bangsa. Entahlah, tetapi sampai sekarang dan bahkan sampai kapanpun, logika-logika orang cerdas tidak akan mampu diterima oleh akal sehat rakyat kecil untuk menaikkan harga BBM.
Ketika Pemerintah asyik dengan budaya korupsi dengan jumlah yang fantastis mulai dari menggelapkan uang Rakyat 6,7 triliun sampai pada korupsi-korupsi yang jumlahnya milliaran, kemudian isu naikkan harga BBM membuat rakyat menjadi semakin jengah dengan perilaku-perilaku publik figur yang semakin tidak masuk akal. Bahkan bukan menuduh, namun ada kemungkinan bahwa dengan dicabutnya subsidi oleh pemerintah dan naikknya harga BBM tersebut, hasil dari pencabutan subsidi kemudian dialokasikan untuk menutupi kerugian Negara yang telah dikorupsi oleh pejabat Negara ataukah bahkan hasil subsidi tersebut dimasukkan dalam APBN yang kemudian menjadi dana segar bagi koruptor-koruptor yang masih dahaga untuk kembali dikorup?
Ada wacana lain yang kemudian muncul setelah naiknya harga BBM. Opsi untuk menyelamatkan Rakyat menengah kebawah adalah dengan kembali menyalurkan BLT. Dengan jumlah Rp. 150.000,- jumlah yang sangat begitu rendah untuk menutupi kekurangan ketika nantinya harga BBM dinaikkan. Opsi BLT semakin tidak rasional karena hanya menambah masalah bagi Rakyat di negeri ini.
Hemat saya bahwa negara tidak adil dalam memperlakukan semua pihak dalam negara, lihatlah bahwa ketika terjadi kolaps di salah satu Bank di Negeri ini yang dimiliki oleh pengusaha, apakah pemerintah berpikir beberapa kali untuk memberikan bailout dengan jumlah yang sangat besar? Kan tidak, tanpa banyak pertimbangan dari pemerintah, dana bailout dikuncurkan begitu saja kepada Bank tersebut dengan jumlah yang begitu besar yang notabene dimiliki oleh Pengusaha yang sudah sangat kaya raya. Lalu kemudian apa Pendapat Pemerintah ketika dikonfirmasi mengenai masalah tersebut? Hal yang lucu kemudian dilontarkan oleh pihak Pemerintah adalah kucuran dana Bailout tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian Bangsa ( Pernyataan Sri Mulyani, mantan menteri Perekonomian yang sangat berperan dalam kucuran dana Bailout kepada Bank Century 6,7 triliyun). Lagi-lagi alasan yang dikeluarkan adalah untuk menyelamatkan perekonomian Bangsa. Hal yang sebenarnya membingungkan terhadap kedua masalah tersebut adalah dua masalah yang terjadi kemudian solusi yang diberikan berbeda namun alasan pemberian solusinya tetap sama. Gambaran singkatnya begini, “Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM dengan alasan untuk menyelamatkan Perekonomian Bangsa namun ternyata Rakyat menjerit, kemudian masalah yang kedua. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengucurkan dana 6,7 Trilliun untuk membailout Bank Century yang sedang bermasalah dengan alasan ingin menyelamatkan perekonomian Bangsa karena berdampak sistemik ketika dibiarkan, kemudian Pemilik Bank Century bernafas lega karena kebijakan tersebut.
Hal yang sangat menggelikan sekaligus membingungkan, dua kebijakan yang berbeda kemudian dengan alasan yang sama namun objeknya menyikapi dengan ekspresi yang berbeda yang satunya menangis akan kebijakan tersebut (rakyat) kemudian yang lainnya tertawa (pihak Bank century).
Permasalahan tentang naikknya BBM dan perilaku korup yang semakin menggila adalah dua dari beratus-ratus masalah di negeri ini. Nampaknya bahwa butuh kerja keras untuk lepas dari jeratan masalah yang sedang dialami negeri ini yang konon kabarnya terkenal di seantero Dunia bahwa negeri ini kaya akan sumber daya alam bahkan menurut dongeng yang menjamur, tongkat pun akan tumbuh ketika ditancapkan di bumi pertiwi ini. Itulah sekelumit masalah yang ada di negeri ini.
Spekulan paling wahid George Soros (2000) “kapasitas negara untuk mengelola urusan bersama kita sesungguhnya sudah dilucuti oleh kepentingan privat kelompok-kelompok bisnis.” Pernyataan tersebut sanagt menohok kepada kondisi kebangsaan negara Indonesia saat ini, negara yang seharusnya mengurusi setiap hajat hidup orang banyak ternyata berubah haluan untuk mengurusi hajat hidup sebagian orang yaitu elit-elit bangsa ini. Bahakan ada beberapa orang yang memplesetkan PANCASILA (5) “ Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia menjadi keadilan sosial bagi seluruh korporatokrasi ( Pengusaha dan Pejabat Pemerintah ) Indonesia.” Tidak salah memang, dengan berbagai fenomena yang muncul di negeri kolam susu ini, salah satu yang mungkin paling sering dijumpai adalah berkuasanya uang sebagai salah satu kekuatan yang paling besar, mulai dari akar rumput sampai pejabat teras. Budaya sogok menjamur dimana-mana, kebiasaan korup adalah hal yang biasa, bahkan mungkin di negeri ini, budaya-budaya tersebut telah dihalalkan ataukah bahkan diharuskan? Yah, diharuskan dalam artian ketika seseorang tidak melakukan korup ketika yang lainnya terlibat, maka orang yang tidak terlibat akan diasingkan, sungguh ironi dan menyedihkan.
Saya kemudian teringat kembali ketika beberapa bulan yang lalu saya menjual di sebuah counter HP di bilangan jalan Urip Sumiharjo di dekat jembatan penyeberangan. Counter tersebut berdekatan dengan pangkalan tukang becak yang sedang mangkal menunggu para penumpang, ketika mereka sedang asyik bercengkrama dan tidak tahu pasti topiknya apa, namun ditengah-tengah perdebatan, salah satu dari mereka berceloteh “ketika kita bermasalah dengan orang kaya, lebih baik mati saja.” Kalimat itu yang selalu terngiang-ngiang di benakku bahwa sampai tukang becak pun sudah sadar bahwa kekuatan uang telah merajai negeri ini, bahkan hukum di negeri ini pun sudah terkalahkan oleh uang itu sendiri.
Ketika keadaan suatu bangsa yang sudah mencapai klimaks keresahan, maka suatu hal yang menjadi sebuah solusi adalah resistensi dari setiap elemen bangsa, penderitaan yang selama ini belum mencapai klimaksnya menjadikan semua orang masih merasa baik-baik saja sehingga mereka belum tergerak untuk merubah keadaan meskipun dalam bentuk yang terkecil, namun pada dasarnya bahwa rakyat Indonesia sedang dalam penindasan yang hebat dimana aktor dibalik penindasan tersebut adalah persekongkolan korporatokrasi di Negeri ini.
Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi dan pedoman berjalannya Negara ini seakan dicampakkan begitu saja. Konsitusi hanya dijadikan legitimasi untuk mengelurkan kebijakan-kebjakan, bahkan hal yang paling sering dilakukan akhir-akhir ini oleh pemerintah yang sebenarnya tidak rasional dan sangat membingungkan adalah mengamandemen pasal-pasal dan ayat-ayat undang-undang. Salah satu tujuan menurut pemerintah adalah mengkondisikan negara dengan kondisi sekarang ini, namun kebijakan mengamandemen UU tersebut kelihatan seperti mengakali konstitusi untuk menyesuaikan dengan kepentingan pribadi sehingga ketika mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kebijiakan tersebut akan dianggap legitimate yang sebenarnya adalah untuk kepentingan pribadi.
Konstitusi yang paling sering dijadikan referensi ketika membicarakan masalah kerakyatan Indonesia adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 3, “Bumi, Air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Konstitusi yang sebenarnya sudah sangat ideal yang bisa dijadikan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang sudah dijadikan referensi selama bertahun-tahun namun hasilnya masih sangat minim. Apa yang sebenarnya telah terjadi bagi Indonesia? Tidak ada yang salah pada tataran konsep karena sudah sangat ideal namun dalam pengaplikasian konsep-konsep tersebut, terdapat beberapa kekeliruan yang kemudian tidak sesuai lagi dengan konsep yang dijadikan rujukan, salah satunya adanya perilaku korupsi yang telah hampir-hampir sudah menjadi budaya.
Satu hal lagi yang sedang menjamur di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya di kalangan para Pejabat Pemerintah adalah kecanduan berdebat. Tercatat, ada dua stasiun TV yang secara reguler mengadakan acara debat dalam kemasan yang sangat rapi dimana topik-topik yang dipilih adalah yang sedang menghangat kemudian mengundang beberapa ahli, seniman, pejabat pemerintah, politisi, mahasiswa dan kalangan lain yang dianggap kapabel. Hanya satu kalangan dalam masyarakat yang tidak pernah diundang sepengetahuan saya adalah rakyat biasa (Nelayan, Petani, tukang Batu, Buruh dan profesi semacamnya yang mungkin dianggap oleh mereka sebagai profesi orang bawah). Hal yang paling menjengahkan dari perdebatan mereka adalah setelah berjam-jam berdebat tentang sebuah kasus yang terjadi, tidak ada satupun solusi yang kemudian diwacanakan, ataupun mungkin ada solusi maka solusi tersebut hanya sebatas wacana. Ataukah bahkan debat tersebut tidak lain hanya untuk meningkatkan rating dari stasiun TV tersebut? Entah.
Hal lain yang terjadi adalah ada juga beberapa kelompok yang berdiri sebagai kelompok yang kontra sama Pemerintah, namun pada kenyataannya mereka tidak bisa berbuat banyak, bahkan tidak lepas dari kepentingan politik mereka. Pihak yang lain yang sering muncul, ada orang-orang yang dahulu menjadi aktivis pada zamannya namun kemudian mereka datang di acara debat tersebut hanyalah membangga-banggakan bahwa mereka dulu mantan tahanan politik (tapol) dan kemudian beretorika kemudian diredam juga oleh suara mayoritas.
Negeri ini seharusnya sudah mulai kembali membangun kepercayaan diri Bangsa. Setelah diobok-obok bertahun-tahun oleh krisis kepercayaan, maka sepantasnyalah untuk kemudian mencoba sedikit demi sedikit bangkit dari keterpurukan dengan jalan mengurai satu persatu masalah kebangsaan yang telah menggurita. Bangsa ini harus bangkit untuk menemukan identitas diri yang kemudian akan menjadi pegangan menuju arah yang lebih baik.
Ketika Jepang dikenal dengan etos kerja yang tinggi serta kedisiplinan yang kuat serta China yang dikenal dengan keuletan rakyatnya dalam bidang wiraswasta dan keseriusannya dalam membasmi budaya korupsi di negerinya, lalu Indonesia apa? apa yang harus di tunjukkan kepada Dunia bahwa Indonesia ini loh? Ataukah budaya gotong royong yang selama ini dianggap budaya asli Indonesia masih relevan untuk dijadikan tameng? Kalau iya, sudah seharusnya bangsa Indonesia kembali menggali budaya tersebut karena tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan budaya gotong royong di tengah-tengah masyarakat Indonesia sudah mulai tergerus oleh budaya asing yang dianggap paling baik dan modern.
Namun sebelum beranjak ke solusi tersebut, bangsa ini terlebih dulu harus mampu mengurai masalah yang sedang menjerat. Tanpa mengurai masalah dan menuntaskan permasalahan yang ada, maka sangat mustahil untuk melihat bangsa ini dalam sebuah kemandirian. resistensi Rakyat sangat dibutuhkan untuk menjadi kontrol bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Lembaga resmi yang notabene disebut sebagai perwakilan rakyat yang diharapkan berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat ternyata hanya mewakili diri mereka sendiri. Ada sebuah anekdot yang menyatakan bahwa “anggota Dewan adalah perwakilan dari semua Rakyat maka sepantasnyalah kalau mereka sejahtera karena mereka mewakili begitu banyak kesejahteraan Rakyat.”
Inilah kenyataan Bangsa Indonesia. Bangsa yang didirikan dengan begitu banyak pengorbanan dan perjuangan yang begitu hebat dari pejuang-pejuang dahulu ternyata tidak mampu menemukan jati dirinya yang bisa dibanggakan. Ketika negara-negara lain dengan bangganya menunjukkan identitas bangsanya terhadap dunia, bangsa Indonesia masih terseok-seok dengan permasalahan internal yang semakin memburuk. Namun saya yakin bahwa momentum kebangkitan itu segera akan datang, ketika semua permasalahan sampai pada klimaksnya dan kejengahan massa rakyat sudah sampai pada ubun-ubun terhadap tingkah pongah sebagian besar pejabat pemerintah, maka dengan sendirinya rakyat akan berusaha untuk membebaskan diri mereka dengan cara-cara mereka sendiri dan akan mengabaikan semua peraturan-peraturan yang merupakan rekayasa dari Pemerintah untuk membungkam mulut rakyatnya.