Bangsa Yang Mati

M. Subhan S.D, suatu waktu menulis opini berjudul "Bangsa Mati di Tangan Politikus." Tulisan tersebut kurang lebih mengkritisi para lakon Politisi yang tidak sadar diri dan posisi. Serangkaian kasus korupsi yang terjadi, tidak lantas menyadarkan para Politisi bahwa mereka telah membuat kerusakan besar jika tidak menyadari hakikat posisi yang mereka emban. 

Alih-alih sadar, Politikus DPR merongkong KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi. Panitia angket DPR berusaha melemahkan posisi lembaga KPK. Manuver anggota DPR bahkan seolah didukung oleh partai politik. Reformasi setengah hati ini yang berdampak pada praktik KKN merambah ke segala bidang.

Tulisan itu diterbitkan hampir sembilan tahun lalu, namun sampai detik ini, tidak ada perbaikan dari kondisi lanskap politik Indonesia, yang ada malah sebaliknya, perilaku para politisi semakin bar-bar dalam banyak hal.

Akhir tahun kemarin, terjadi bencana banjir yang cukup parah melanda sebagian daratan Sumatera. Bencana yang seharusnya menyatukan semua kelompok untuk turut membantu agar kondisi segera membaik. 

Namun kita disuguhi pemandangan yang menyesakkan dada. Para politisi ramai-ramai menunjukkan eksistensinya, ada yang datang ke lokasi sambil memikul beras 5 kg, ada yang berkunjung dengan seragam seolah hendak berperang, dan tentu sebagian dari mereka melontarkan pernyataan yang menyiratkan bahwa memang mereka tidak sadar diri.

Mereka mengatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan "bantuan" kepada korban banjir. Sekilas tidak ada yang keliru namun jika ditelisik lebih mendalam, mereka sangat senang menggunakan diksi "bantuan." Padahal anggaran yang digunakan adalah APBN yang seharusnya ditujukan kepada kepentingan rakyat. 

Tentu hakikatnya bukan bantuan tetapi memang sudah sesuai alur penggunaannya. Mereka seakan lupa posisi yang sedang mereka pikul sebagai wakil rakyat.

Sebagian lagi dari mereka membandingkan jumlah dana dari APBN dengan donasi dari para Relawan. Mereka mendiskreditkan Relawan dengan cara membandingkan jumlah bantuan, padahal posisinya berbeda. Relawan tidak punya kewajiban struktural untuk membantu sementara mereka punya kewajiban yang diatur UU untuk melakukan kerja-kerja publik.

Pada poin ini, tentu sangat dibutuhkan kesadaran diri dan kesadaran posisi, atau mungkin juga mereka memang denial bahwa intensi mereka menjadi wakil rakyat bukan karena niat mengabdi tetapi hal lain, mungkin.

M. Subhan S.D, suatu waktu menulis opini berjudul "Bangsa Mati di Tangan Politikus." Tulisan tersebut kurang lebih mengkritisi para lakon Politisi yang tidak sadar diri dan posisi. Serangkaian kasus korupsi yang terjadi, tidak lantas menyadarkan para Politisi bahwa mereka telah membuat kerusakan besar jika tidak menyadari hakikat posisi yang mereka emban.

Alih-alih sadar, Politikus DPR merongkong KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi. Panitia angket DPR berusaha melemahkan posisi lembaga KPK. Manuver anggota DPR bahkan seolah didukung oleh partai politik. Reformasi setengah hati ini yang berdampak pada praktik KKN merambah ke segala bidang.

Tulisan itu diterbitkan hampir sembilan tahun lalu, namun sampai detik ini, tidak ada perbaikan dari kondisi lanskap politik Indonesia, yang ada malah sebaliknya, perilaku para politisi semakin bar-bar dalam banyak hal.

Akhir tahun kemarin, terjadi bencana banjir yang cukup parah melanda sebagian daratan Sumatera. Bencana yang seharusnya menyatukan semua kelompok untuk turut membantu agar kondisi segera membaik.

Namun kita disuguhi pemandangan yang menyesakkan dada. Para politisi ramai-ramai menunjukkan eksistensinya, ada yang datang ke lokasi sambil memikul beras 5 kg, ada yang berkunjung dengan seragam seolah hendak berperang, dan tentu sebagian dari mereka melontarkan pernyataan yang menyiratkan bahwa memang mereka tidak sadar diri.

Mereka mengatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan "bantuan" kepada korban banjir. Sekilas tidak ada yang keliru namun jika ditelisik lebih mendalam, mereka sangat senang menggunakan diksi "bantuan." Padahal anggaran yang digunakan adalah APBN yang seharusnya ditujukan kepada kepentingan rakyat.

Tentu hakikatnya bukan bantuan tetapi memang sudah sesuai alur penggunaannya. Mereka seakan lupa posisi yang sedang mereka pikul sebagai wakil rakyat.

Sebagian lagi dari mereka membandingkan jumlah dana dari APBN dengan donasi dari para Relawan. Mereka mendiskreditkan Relawan dengan cara membandingkan jumlah bantuan, padahal posisinya berbeda. Relawan tidak punya kewajiban struktural untuk membantu sementara mereka punya kewajiban yang diatur UU untuk melakukan kerja-kerja publik.

Pada poin ini, tentu sangat dibutuhkan kesadaran diri dan kesadaran posisi, atau mungkin juga mereka memang denial bahwa intensi mereka menjadi wakil rakyat bukan karena niat mengabdi tetapi hal lain, mungkin.

Sadar Diri

Dua minggu yang lalu, salah seorang Dosen saya, Djayadi Hanan, hadir dalam sebuah dialog publik yang menghadirkan juga salah seorang politisi dari fraksi Golkar. Dialog tersebut tentang Pilkada dipilih oleh DPRD.

Ada satu sesi ketika pak Djayadi menjelaskan kepada anggota DPR tersebut mengenai dua bentuk demokrasi; demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Semua demokrasi di dunia menganut demokrasi perwakilan.

Anggota DPR tersebut kemudian menyela dengan mengatakan bahwa kenapa kita bilang pilkada oleh DPR anti demokrasi?

Layaknya mengajar kami ketika masih mahasiswa, pak Djayadi dengan sabar menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa yang mempunyai kedaulatan itu rakyat. DPR dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka di bidang legislatif, bukan dipilih untuk memilih lagi wakil rakyat lain di bidang eksekutif.

Saya rasa, penjelasan yang sangat sederhana tersebut seharusnya dipahami dengan baik oleh anggota DPR, namun berbagai argumen menunjukkan bahwa dia tidak paham atau mungkin denial.

Kehilangan Diri

Saya tidak sedang ingin membahas dengan amat sangat detail isu politik. Hal yang ingin saya tekankan bahwa manusia seharusnya mengenal dirinya untuk mencapai adimanusia. Tidak ada seorang pun yang akan menjadi autentik ketika tidak mengenal dirinya dengan baik.

Ada berbagai macam penyebab seseorang gagal mengenal dirinya, namun yang paling sulit diobati ketika gagal karena denial. Contohnya para politisi yang harus tetap tarik urat leher mempertahankan argumennya karena sudah menjadi kesepakatan partai, alih-alih dari hasil refleksi pribadi.

Kehilangan diri sangat menyiksa karena kita hidup dalam bayang-bayang orang lain. Apa yang kita lakukan tidak murni muncul dari perenungan yang panjang namun sekadar kepentingan pragmatis, apapun bentuknya.

Maka perjalanan kita sejatinya adalah perjalanan panjang mengenal diri. Menepi ke dalam kesunyian sambil mendengarkan setiap bisikan yang lahir dari dalam. Apa yang berasal dari dalam diri merupakan mutiara yang seringkali diabadikan.

Dua minggu yang lalu, salah seorang Dosen saya, Djayadi Hanan, hadir dalam sebuah dialog publik yang menghadirkan juga salah seorang politisi dari fraksi Golkar. Dialog tersebut tentang Pilkada dipilih oleh DPRD.

Ada satu sesi ketika pak Djayadi menjelaskan kepada anggota DPR tersebut mengenai dua bentuk demokrasi; demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Semua demokrasi di dunia menganut demokrasi perwakilan.

Anggota DPR tersebut kemudian menyela dengan mengatakan bahwa kenapa kita bilang pilkada oleh DPR anti demokrasi?

Layaknya mengajar kami ketika masih mahasiswa, pak Djayadi dengan sabar menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa yang mempunyai kedaulatan itu rakyat. DPR dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka di bidang legislatif, bukan dipilih untuk memilih lagi wakil rakyat lain di bidang eksekutif.

Saya rasa, penjelasan yang sangat sederhana tersebut seharusnya dipahami dengan baik oleh anggota DPR, namun berbagai argumen menunjukkan bahwa dia tidak paham atau mungkin denial.

Kehilangan Diri

Saya tidak sedang ingin membahas dengan amat sangat detail isu politik. Hal yang ingin saya tekankan bahwa manusia seharusnya mengenal dirinya untuk mencapai adimanusia. Tidak ada seorang pun yang akan menjadi autentik ketika tidak mengenal dirinya dengan baik.

Ada berbagai macam penyebab seseorang gagal mengenal dirinya, namun yang paling sulit diobati ketika gagal karena denial. Contohnya para politisi yang harus tetap tarik urat leher mempertahankan argumennya karena sudah menjadi kesepakatan partai, alih-alih dari hasil refleksi pribadi.

Kehilangan diri sangat menyiksa karena kita hidup dalam bayang-bayang orang lain. Apa yang kita lakukan tidak murni muncul dari perenungan yang panjang namun sekadar kepentingan pragmatis, apapun bentuknya.

Maka perjalanan kita sejatinya adalah perjalanan panjang mengenal diri. Menepi ke dalam kesunyian sambil mendengarkan setiap bisikan yang lahir dari dalam. Apa yang berasal dari dalam diri merupakan mutiara yang seringkali diabadikan.