Hiruk Pikuk 2024 (16)

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia sehingga setiap menjelang pemilu, hingar bingar menjadi pembicaraan di semua kalangan. Demokrasi Indonesia juga mendapat perhatian dari dunia internasional karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sementara sebagian kalangan masih menyangsikan bahwa negara dengan pendudu mayoritas Islam akan sulit menerapkan demokrasi.

Hanya saja, masih banyak celah dalam demokrasi di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam pemilihan umum namun mereka belum sepenuhnya memahami demokrasi bahkan dalam level yang paling rendah sekali pun. Fenomena tersebut yang pada akhirnya membuat para elit politik bisa dengan sesuka hati mereka mengelabui mereka dalam hal memilih pemimpin.

Contoh paling riil adalah budaya menerima uang dari para calon pemimpin atau istilahnya "serangan fajar." Perilaku ini menjadi salah satu bobroknya pemilihan pemimpin karena hanya berdasarkan pada berapa yang mereka terima tanpa berusaha untuk mempelajari rekam jejak dari pemimpin yang akan mereka pilih.

Perilaku semacam ini sudah dimitigasi oleh berbagai kalangan sampai pada pemuka agama yang mengharamkan tindakan mengambil uang pemberian calon pemimpin namun tetap saja bahwa di sebagian besar masyarakat, mereka tetap menerima pemberian tersebut dengan alasan bahwa ketika pemimpin sudah berkuasa, kemungkinan besar tidak punya dampak apa-apa terhadap kehidupan mereka maka daripada tidak ada sama sekali, maka lebih baik menerima pemberian di awal.

Sikap skeptis masyarakat terhadap pemimpin memang tidak bisa disalahkan ketika melihat tindakan korupsi yang seakan tidak pernah ada habisnya dilakukan oleh para pemimpin mulai dari pemimpin kelas bahwa sampai pada level atas.

Korupsi memang tindakan yang serupa candu dan menular. Budaya kerja di negara ini sudah masuk dalam tahap akut sehingga setiap orang yang masuk ke dalam sistem seakan tidak mampu mempertahankan idealismenya. Seringkali mereka terbawa atas budaya yang sudah terbentuk sejak awal bahwa jika mereka akan melawan arus maka mereka harus siap untuk disingkirkan.

Terlalu jauh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat namun hal kecil yang bisa dilakukan adalah menjaga akal sehat di tengah perang wacana yang akan menghiasi media cetak. Semua kelompok akan terlihat sebagai pahlawan dengan segala intrik dan retorikanya. Apa yang ditampilkan tidak bisa diketahui kebenarannya jika kita tidak membaca secara komprehensif termasuk rekam jejak dari para calon pemimpin.

Sebagai seorang yang pernah belajar di Fisip, saya sendiri berusaha untuk tidak terlibat dan ikut arus dalam polarisasi yang memang didesain oleh para elit politik sebagai jalan mendapatkan kekuasaannya. Saya lebih senang mempelajari apa yang pernah mereka lalui dan dijadikan sebagai dasar referensi untuk menentukan pilihan politik, meski pada akhirnya, saya juga agak pesimis atas semua realitas politik yang ada sekarang.

Itulah kenapa sejak tahun 2009, saya tidak pernah lagi ikut mencoblos dalam pesta pemilu dengan alasan pribadi dan analisis sendiri yang saya pelajari. Mungkin di sebagian orang menganggap bahwa itu keputusan yang keliru namun saya merasa bahwa saya bertanggung jawab atas apa yang saya jalani. Pernah di pemilu 2014, saya berniat untuk mencoblos calon presiden namun berhubung karena pada tahun itu, alamat tinggal saya berbeda dengan alamat KTP sehingga menyulitkan saya untuk mencoblos.

Di tahun 2019 dengan calon yang sama, saya memutuskan untuk tidak lagi mencoblos ketika melihat rekam jejak di 5 tahun kepemimpinannya. Tidak terlalu buruk memang namun menurut saya bahwa ada poin-poin penting yang ternyata tidak diselesaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang lebih.

#16 2023